Ibu Kota RI Pindah, Jakarta Tetap Jadi Pusat Bisnis dan Pembangunan

Secara De Facto, walaupun Jakarta menjadi ibu kota sejak 1945, tetapi pada tahun 1946-1949 Jakarta bukanlah ibu kota Indonesia. Secara De Jure, pada tahun 1949 Jakarta kembali menjadi ibu kota dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1961. Status sebagai ibu kota negara tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964.

Guncangan dipindahnya ibu kota Indonesia terjadi saat ini, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan pada Senin (26/8), saat konferensi Pers di Istana Negara bahwa Ibu Kota Indonesia akan dipindahkan dan dibangun kembali di kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Dilansi dari m.detik.com, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemindahan ibu kota dimulai paling lambat pada 2024, sedangkan tahun 2020 adalah fase persiapan sampai final.

“Di tahun 2021-2024, pemerintah akan membangun kawasan inti pusat pemerintahan. Kawasan inti tersebut akan mencakup istana negara, kantor lembaga negara, taman budaya, dan kebun raya atau botanical garden,” ujarnya saat konferensi pers.

Ia menambahkan, yang dipindahkan adalah pusat pemerintahan. Jakarta tetap pusat bisnis dan keuangan.

Presiden Indonesia, Joko Widodo mengatakan, walaupun ibu kota dipindahkan, Jakarta tetap menjadi pusat bisnis dan perdagangan, jasa berskala regional dan global, serta menjadi prioritas pembangunan. Usulan rancangan anggaran dari Pemerintah Provinsi DKI untuk pembangunan infrastruktur tetap dijalankan.

“Rencana DKI Jakarta lakukan urban yang dianggarkan Rp 570 triliun tetap dijalankan,” tuturnya.

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), jurusan Ekonomi Syariah, semester tujuh, Hadi Aupa mengatakan, untuk saat ini banyak hal yang belum terselesaikan dan banyak hutang di Indonesia yang membuat pemindahan ibukota lebih memberatkan.

“Hutang di Indonesia sudah mencapai 4000 triliun, sedangkan APBN kurang lebih 2500 triliun. Hal ini perlu menjadi pertimbangan untuk pemindahan ibu kota,Indonesia akan dikuasai oleh asing karena meminjam dari negara lain,” tuturnya.

Lelaki yang menjabat sebagai Ketua Ksei Lisensi ini mengatakan, melihat kondisi Indonesia, Jakarta menjadi tempat untuk berbisnis, karena didukung oleh infrastruktur dan SDM yang memadai, tetapi hal tersebut akan menimbulkan ketimpangan sosial.

“Bisnis bukan hanya di Jakarta saja, tetapi diharuskan adanya pemerataan terhadap daerah, dimana bisa meningkatkan pendapatan dari daerah tersebut. Hal itu bisa dilakukan dengan memperbaiki infrastruktur seluruh daerah,” ungkapnya.

Ia mengatakan, jika pembangunan ada di Kalimantan dan pusat bisnis ada di Jakarta akan terasa sulit.

“Jika keduanya berpisah akan terasa sulit, dimana akses administrasi ada di Kalimantan, tetapi hal yang berjalan produksi ada di Jakarta. Indonesia merupakan negara kepulauan yang akan membutuhkan biaya transportasi yang mahal,” ujarnya.

(Hilyah Afifah)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *