Dewan Pers: Kategori Kemerdekaan Pers Naik Peringkat

Kategori kebebasan pers meningkat. Sumber foto: mataulimatriksnews.com


Pada akhir Agustus 2020, Dewan Pers telah menyelesaikan kegiatan survei penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di 34 Provinsi, yang hasilnya disajikan dalam bentuk laporan IKP untuk terwujudnya kemerdekaan pers di Indonesia. Survei IKP Tahun 2020 merupakan gambaran dari kondisi kemerdekaan pers periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2019. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Dewan Pers menyelenggarakan Sosialisasi Hasil Survei IKP Tahun 2020 untuk Provinsi Banten melalui Zoom Meeting, pada Selasa (29/09).

Tertulis dalam surat undangan Sosialisasi Hasil Survei IKP Tahun 2020 untuk Provinsi Banten, Survei penyusunan IKP Tahun 2020 dilaksanakan di 34 provinsi dan selama lima tahun berturut-turut, hasil survei IKP secara nasional menunjukkan tren peningkatan nilai IKP, yaitu, 63,44 (2016), menjadi 67,92 (2017), 69,00 (2018), 73,71 (2019), dan terakhir 75,27 (2020). Nilai IKP 2020 ini mengalami kenaikan tipis sebanyak 1,56 poin dari IKP 2019. Kategori kemerdekaan pers yang sebelumnya “Agak Bebas” pada IKP 2016-2018 pun naik peringkat menjadi “Cukup Bebas” pada 2019-2020.

“Secara keseluruhan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2020 di Provinsi Banten Banten berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 77,71. Nilai IKP 2020 tersebut didapat dari tiga kondisi lingkungan yaitu Kondisi Lingkungan Ekonomi dengan nilai 78,60, Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik dengan nilai 78,29 dan Kondisi Lingkungan Hukum dengan nilai 76,38,” tulis Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh dalam surat undangan tersebut.

Dalam surat tersebut tertera, beberapa persoalan yang menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers di Indonesia, yaitu adanya tekanan pemilik perusahaan pers pada kebijakan redaksi, termasuk penentuan arah politik media, intervensi pemerintah daerah terhadap isi pemberitaan, adanya kekerasan terhadap wartawan di masa tahun politik 2019, kurangnya kesejahteraan wartawan, dan masih banyak wartawan yang kurang menjunjung tinggi etika pers.

Ketua Program Studi (Kaprodi), jurusan Jurnalistik, Kholis Ridho, M.Si., mengatakan, jika dibandingkan kemerdekaan pers di Indonesia saat ini dengan era orde baru, tentu kemerdekaan pers sudah lebih baik.

“Untuk mengatasi persoalan yang menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers di Indonesia, seperti adanya tekanan pemilik perusahaan pers pada kebijakan redaksi, maka pemilik media seharusnya adalah jurnalis juga sehingga ada keselarasan dalam pemberitaan,” ungkapnya.

Dirinya menambahkan, terkait kesejahteraan wartawan terdapat standar upah di semua perusahaan disesuaikan dengan Upah Minimum Regional (UMR). Upah bergantung pada setiap wilayahnya, banyak perusahaan media menghadapi masalah serius dengan UMR, sehingga menyiasati dengan beragam cara, seperti kontributor lepas, berita dari netizen, dan lainnya.

“Jika ada media pers ikut berpolitik, tentu itu sudah menyalahi kode etik. Pers harus bersama kepentingan publik, memihak pada kebenaran, dan turut mendidik masyarakat menuju kualitas hidup bangsa Indonesia menjadi lebih baik,” tutur Kholis.

(Falah Aliya)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *