Perspektif Moderasi Beragama dari Kacamata Sosial Hingga Ekonomi

Badan Litbang Kemenag RI, Prof. Dr. M. Adlin Sila, MA., Ph.D., saat menyampaikan materi.


Moderasi beragama kini kian digaungkan di wilayah UIN Jakarta yang terbukti dari diselenggarakannya Webinar dan launching Kajian Moderasi Beragama UIN Jakarta oleh Pusat Kajian Integrasi Ilmu (PUJI) dengan mengusung tema “Internalisasi Nilai-nilai Moderasi Beragama ke dalam Pengembangan Budaya Kampus”, pada Senin (26/10) melalui Zoom Meeting dan Live Streaming di kanal Youtube Berita UIN TV.

Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Agama (Kemenag) RI,), Prof. Dr. M. Adlin Sila, MA., Ph.D., menuturkan, jika dilihat dari berbagai lembaga terdapat kecenderungan belum matangnya pendidikan karakter dan budi pekerti, lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama serta kerukunan.

“Supaya moderat maka perlu dikembangkan paham dan praktik agama yang sejalan dengan pesan-pesan otentik dalam kitab suci untuk menciptakan perdamaian dan kemashalatan. Nilai-nilai moderasi beragama telah terdapat di dalam khazanah keagamaan di nusantara, hal itu hanya perlu diperkuat,” ujarnya.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) tersebut menambahkan,  cara memperkuat hal tersebut ialah penguatan relasi agama, komitmen kebangsaan, toleransi dan adaptif atau komodatif terhadap tradisi setempat. Hal tersebut yang menjadi indikator sekaligus panduan untuk bagaimana kita memasyaratkan sikap moderat di masyarakat. Dari banyak penelitian, faktor agama menjadi peranan penting dalam lahirnya sikap yang ekstrem dalam beragama.

“Saya berharap melalui PUJI dapat memperbanyak kajian, pendidikan lapangan yang dapat mempersempit kesenjangan sehingga pengamalan tersebut dapat di implementasikan,” harapnya.

Ketua Majelis Pakar, Prof. Dr. Laode Masihu Kamaluddin, M.Sc. M.Eng., mengatakan, penyebab radikalisme itu karena kebodohan, kemiskinan dan individu tidak diperlakukan dengan adil, maka harmonisasi itu ada kaitan dengan keadilan, kesejahteraan, ekonomi. Dalam ekonomi maritim mode praktisnya berbasis pulau yang tidak ditentukan besar kecilnya, namun lebih disebabkan oleh nilai ekonomi dan budayanya maka moderasi itu perlu ada scientific.

“Orang itu menjadi ekstrem karena haknya diambil, itu yang harus kita pelajari di kelautan agar kita tahu betul disitulah moderasinya. Moderasi beragama di daerah terpinggir atau pedesaan, bahwa rasa keadilan itu lahir dari sebuah kebijakan dan tindakan. Lalu, mereka tereksklud dari sistem ekonomi yang ada, maka harus ada tangan yang sifatnya mendorong bukan parasit di masyarakat,” ucapnya.

Ia menambahkan, selain minimnya pengetahuan, penyebab radikalisme yaitu faktor ekonomi sehingga terkait dengan mengoptimalkan potensi maritim kelautan baik dari air, ikan dan pantai, yang dalam perspektif beragama itu seharusnya menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

(Sani Mulyaningsih)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *