Suburnya Dinasti Politik pada Pilkada Serentak 2020

Jelang Pilkada 2020, Isu Dinasti Politik Mencuat ke Publik. Sumber foto: malangtimes.com


Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, isu dinasti politik mulai mencuat ke permukaan publik. Hasil riset Negara Institute menunjukkan, calon dari dinasti meningkat menjadi 124 calon pada Pilkada serentak, pada Sembilan Desember mendatang. Keikutsertaan anak dan menantu presiden dalam pilkada 2020 memperlihatkan hadirnya dinasti politik dalam demokrasi. Berikut sejarah dinasti dan etika politik demokrasi pada isu tersebut.

Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora (FAH), jurusan Sejarah Peradaban Islam (SPI), semester sembilan, Syaidina Sapta Wilandra mengatakan, di Indonesia hampir semua kerajaan menerapkan tradisi tersebut, termasuk dari masa Hindu, Budha dan Kesultanan Islam. Pada awal kemerdekaan Indonesia, dinasti politik belum terlihat, karena kondisi politik yang belum stabil, namun pada masa orde baru era soeharto terjadi nepotisme.

“Pasca reformasi pun semakin terlihat dinasti politik, terbukti pada pendirian partai oleh keluarga besar penguasa, sehingga tidak heran beberapa partai sejak mulai berdiri hingga sekarang terdapat partai yang dikuasai oleh orang yang sama atau masih terikat hubungan kekeluargaan,” ucapnya.

Ia melanjutkan, dalam sejarah Islam, Mu’awiyah pada dinasti Umaiyyah menjadi yang pertama dalam menggunakan sistem dinasti politik.  Beberapa ulama mengakui bahwa hal itu sah-sah saja, meskipun teori demokrasi barat tidak seutuhnya sesuai dengan nilai-nilai Islam akan tetapi dalam praktiknya, Indonesia tidak sepenuhnya mengekor pada teori tersebut.

“Kerap kali praktik dinasti politik hanya memanfaatkan nama besar dan pengaruh sosok keluarga dekat untuk berkuasa, tidak sedikit anak pejabat dicalonkan padahal minim pengalaman dan ilmu. Ini jelas mengindikasi bahwa praktik demokrasi kita tidak melihat dari aspek kualitasnya, maka pemilihan sosok pemimpin pun sudah tidak sesuai dengan niai-nilai Islam yang semestinya memilih pemimpin berdasarkan kualitasnya,” ujarnya.

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), jurusan Ilmu Politik (Ilpol), semester lima, Hafiz Maulana Assuyuthi Burhani menuturkan, fenomena dinasti politik merupakan hal yang fair saja, yang menjadikan dinasti politik ini terus berkembang, yakni adanya ketergantungan kepada pihak kerabat dekat yang sudah lebih dulu menjabat sebagai pejabat publik, sehingga tidak lagi memikirkan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki.

“Dampak yang terjadi ialah sulitnya menerapkan meritokrasi dalam birokrasi, muncul hukum besi oligarki yang dapat menghancurkan sebuah birokrasi salah satunya dengan dinasti politik ini menuju demokrasi yang tidak berkualitas yang berarti siapa yang memiliki power, financial dan orang dalam maka, dialah yang dapat memimpin negara ini,” ungkapnya.

Dirinya menjelaskan, untuk menghindari dinasti politik tersebut, maka harus dikembalikan lagi kepada masyarakat sebagai pemilih yakni dengan memilih pemimpin yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang bagus, karena hal tersebut menentukan nasib masyarakat ke depan baik di bidang ekonomi, sosial, budaya dan permasalahan yang lain.

(Sani Mulyaningsih)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *