HAKTP: Dorong Kembali Upaya Perlindungan Perempuan dari Kekerasan

lustrasi saat kekerasan yang terjadi pada perempuan. Sumber foto: cnnindonesia.com


Data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menerima 892 pengaduan langsung hingga Mei 2020 mengenai kekerasan terhadap perempuan. Sehingga, untuk mengupayakan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, Komnas Perempuan menggaungkan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP) rutin setiap tahunnya. Kegiatan tersebut dimulai pada 25 November yang ditetapkan sebagai Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan hingga 10 Desember dengan tema besar “Gerak Bersama: Jangan Tunda lagi, Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual”.

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), semester tujuh, Dara Ayu Nugroho Putri mengatakan, peringatan tersebut penting, mengingat sampai saat ini masih maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan banyak orang yang mengenyampingkan isu kekerasan.

“Masih banyak orang yang belum melek terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan belum teredukasi mengenai isu kekerasan terhadap perempuan. Kegiatan ini menjadi alarm bahwa kita tidak bisa menormalisasi kekerasan dalam bentuk apapun dan kepada siapapun, bahkan sudah tidak bisa ditoleransi,” ungkapnya.

Founder Gender Talk tersebut menjelaskan, selaku perempuan kita harus menggali isu perempuan, karena banyak perempuan yang tidak sadar kalau dirinya sedang mendapatkan kekerasan. Selain itu, penting untuk menghilangkan pola pikir patriarki di dalam seorang laki-laki maupun perempuan karena, kekerasan bisa dilakukan oleh siapa saja. Terlebih, timbul kekerasan jenis baru seperti Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dan bullying di media sosial dari orang tidak dikenal.

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), jurusan Ilmu Hukum, semester tujuh, Najla Yaumil Mazidah menilai, poin yang harus terus dikampanyekan dalam peringatan tersebut, yaitu perlindungan terhadap korban kekerasan dan bagaimana merehabilitasi kaum perempuan yang mengalami depresi akibat perlakuan kekerasan. Sebab, selama ini penyelesaian kasus terhadap kekerasan perempuan hanya berfokus pada pelaku saja.

“Dalam menangani kasus kekerasan perempuan, peran hukum tentu dibutuhkan. Jika kita melihat dari optik konstitusi secara jelas dalam pasal 28 H dikatakan adanya hak khusus dalam hal ini untuk perempuan. Artinya, perempuan adalah bagian dari tanggung jawab negara sebagaimana amanat preambule UUD 1945 alinea ke empat yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum,” tambah Najla.

Najla menyebut, dengan mendorong pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dapat menghadirkan peran hukum dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, atau kampanye melalui media sosial dan mengirimkan saran melalui website DPR.

“Sebagai generasi muda perempuan kita harus bersama-sama mengawal proses perlindungan hukum terhadap perempuan,” imbau Najla.

(Falah Aliya)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *