Pro Kontra Pemangkasan Libur Akhir Tahun 2020

Permintaan Presiden Joko Widodo untuk memangkas liburan akhir tahun menuai pro kontra di masyarakat. Pasalnya, libur panjang kali ini digabung dengan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah kemarin. Total terdapat 11 hari, yaitu dua hari libur nasional, lima hari cuti, ditambah Sabtu dan Minggu. Alasan pemangkasan liburan panjang tersebut lantaran khawatir akan menciptakan kluster baru penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19). Liburan menjadi hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, untuk sekadar melepas penat dari rutinitas kerja. Ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam memangkas liburan ini. Pemerintah perlu mengkaji, bagaimana solusi penetapan hari libur agar tetap berjalan dan minim terjadi penyebaran Covid-19.

Alumni Fakultas Psikologi 2006 UIN Jakarta, Siti Aisyah mengatakan, liburan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, mengingat tingkat stres dan depresi yang diakibatkan  rutinitas kerja secara daring. Saat tubuh tidak banyak bergerak, bukan berarti seseorang tidak lelah, kelelahan yang dapat berbahaya berasal dari kelelahan kognitif akibat terus diporsir untuk berpikir.

“Sebenarnya, tidak semua orang akan memutuskan berlibur keluar kota atau berekreasi. Pemangkasan liburan harus ditinjau dari keadaan masyarakat. Pemerintah bisa tetap menetapkan libur panjang dengan kebijakan, seperti tidak diperbolehkan keluar kota atau apapun itu. masyarakat juga harus sadar, bahwa liburan kali ini tidak dapat seleluasa liburan sebelum pandemi,” ujarnya.

Dirinya menambahkan, menjaga kewarasan masyarakat untuk menjalani kehidupan sangat penting, mengingat pandemi Covid-19 cukup menguras pikiran masyarakat, karena perlu beradaptasi dengan kebiasaan yang baru. Pemangakasan libur panjang tentu butuh dikaji ulang, karena ini tidak hanya berbicara tentang berlibur, tetapi juga menjaga masyarakat agar tetap bahagia selama pandemi Covid-19.

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) semester lima, Vanggi Eka Riski mengatakan, pemangkasan hari libur bukan sesuatu yang urgen. Masyarakat sudah cukup penat menjalani rutinitas hampir satu tahun yang dijalani serba daring. Dalam memutus rantai atau terbentuknya klaster baru penyebaran Covid-19, tidak dengan memangkas hari libur, tetapi pemerintah perlu kebijakan untuk menata masyarakat.

“Kebijakan ini dapat berupa penerapan protokol kesehatan yang ketat, atau pembatasan pengunjung tempat wisata. Pemerintah perlu berkerja keras dalam mengedukasi masyarakat bahwa Covid-19 belum berakhir. Kita sebagai mahasiswa dan masyarakat juga perlu adanya kesadaran dalam mematuhi protokol kesehatan, sehingga kinerja pemerintah dalam mengetatkan protokol kesehatan selama liburan dapat terlaksana,” ujarnya.

(Rizka Amelia)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *