Webinar P2KM: Pentingnya Komunikasi Publik Jelang Pilkada Serentak 2020

Komisioner KPU Tangerang Selatan, Ahmad Mujahid Zein saat menjelaskan penyelenggaraan di Tangerang Selatan.


Di tengah situasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang telah mengubah kita dalam banyak hal untuk berkomunikasi dan berinteraksi, maka jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 tentu menjadi catatan yakni bagaimana membangun komunikasi publik yang jelas dan transparan. Oleh karena itu, Pusat Pengkajian Komunikasi dan Media (P2KM), Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM) UIN Jakarta mengadakan webinar nasional dengan mengusung tema yang bertajuk “Komunikasi Publik Penyelenggaraan Pilkada 2020”, pada Senin (30/11) melalui zoom meeting dan live streaming di kanal youtube Dakwah dan Komunikasi Televisi (DNKTV).

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Ahmad Mujahid Zein menyampaikan, di tengah pandemi penyelenggaraan Pilkada serentak berkomitmen bersama-sama menjalankan protokol kesehatan (Prokes). Maka, KPU tidak hanya menyadarkan pihak penyelenggara untuk menerapkan prokes namun, bagaimana pemilih juga mampu mengimplementasikan.

“Di Tangsel sendiri, ada penambahan Tempat Pemilihan Umum (TPU) agar partisipan dapat dikurangi. Partisipasi ini merupakan tantangan besar dalam Pilkada. Selain itu, ada pengaturan jam kehadiran dimulai pukul tujuh pagi hingga satu siang. KPU mengharapkan tidak adanya kontak fisik antar pemilih. Selain itu, terdapat fasilitas tempat cuci tangan, pengecekan suhu tubuh, dan sarung tangan plastik,” ucapnya.

Ia menambahkan, pihak KPU Tangsel telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat guna memberitahu masyarakat akan pentingnya kepatuhan terhadap Prokes. KPU berupaya meyakini masyarakat, bahwa pemilihan ini berpedoman pada Prokes. Namun, ada beberapa warga Tangsel yang merasa khawatir dengan pelaksanaan Pilkada 2020.

“Sebaran pesan pelaksanaan Pilkada KPU kota Tangerang Selatan 2020 dilakukan lewat komposisi penyelenggara, kelembagaan dan kemasyarakatan, suprastruktur dan infrastruktur politik, publikasi dan informasi serta kegiatan lain guna meningkatkan optimisme publik bahwa pelaksanaan Pilkada ini dapat berjalan seagaimana mestinya,” tutupnya.

Pakar Komunikasi Politik, Kepala Program Studi (Kaprodi) Ilmu Politik (Ilpol), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Jakarta, Dr. Iding Rosyidin, M.Si., mengungkapkan, satu hal yang penting adalah komunikasi publik terkait Pilkada yang penyelenggaraannya di bawah bayang-bayang pandemi. Tujuan komunikasi publik yakni memberikan informasi bagaimana seseorang atau lembaga menyampaikan informasi yang sangat penting kepada khalayak dengan berbasis data, serta untuk meningkatkan kepedulian dan memengaruhi sikap atau perilaku khalayak.

“Saya melihat setidaknya ada tiga hal yang perlu ditekankan yakni, tentang mekanisme penyelenggaraan Pilkada, menjaga Prokes dan pentingnya partisipasi di Pilkada. Secara teoritis akademik komunikasi publik sangat erat kaitannya dengan opini publik dan berujung pada kepercayaan,” sebutnya.

Dirinya menambahkan, jika pihak penyelenggaraan Pilkada melakukan komunikasi publik yang baik, maka akan berpengaruh pada opini publik dan pada akhirnya akan mendapatkan kepercayaan dari publik. Kini, bola sudah di tangan KPU, bukan lagi di tangan pemerintah. Maka dari itu, KPU harus koordinasi dengan pihak-pihak tertentu (two steps flow communication) terkait peningkatan partisipasi, prokes dan lainnya.

(Sani Mulyaningsih)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *