Perlunya Peran Bersama dalam Berjalannya Perpres Penanggulangan Ekstremisme

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah besar dalam mengatasi adanya paham ekstrimisme di Indonesia. Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah meresmikan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 (RAN PE). Dalam hal ini, pemerintah pun turut menggandeng sejumlah pihak untuk ikut terlibat seperrti influencer, tokoh agama, media massa, sivitas akademika, dan lainnya. Lantas, bagaimana peran pihak-pihak tersebut dalam membantu adanya edukasi penanggulangan ekstremisme?

Dikutip dari merdeka.com, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Edi Hartono mengatakan, adanya Peraturan Presiden tentang Rencana Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme tersebut, ditujukan untuk melindungi masyarakat dari ancaman ekstremisme yang mengarah kepada adanya aksi terorisme.

“Adanya RAN PE itu bertujuan untuk meningkatkan pelindungan hak-hak atas rasa aman warga negara Indonesia dari paham ekstremisme berbasis kekerasan yang merujuk pada terorisme, sebagai bagian dari kewajiban negara terhadap hak asasi manusia dalam rangka memelihara stabilitas keamanan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945,” tuturnya.

Dalam Perpres tersebut juga dijabarkan mengenai tokoh-tokoh terlibat, mulai dari influencer, media massa, hingga sivitas akademika, khususnya pihak influencer dan media massa. Pihak-pihak tersebut diharapkan dapat membantu adanya edukasi melalui produksi konten internet maupun kampanye kreatif daring dan luring.

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), semester tiga, Hamid Maulana mengatakan, upaya dari pemerintah perihal adanya keterlibatan pihak-pihak tertentu sudah tepat dilakukan. Namun, ketika masalah ekstremis ini menyinggung satu identitas masyarakat tertentu, inilah yang harus diperhatikan lebih lagi, bagi pemerintah.

“Pada dasarnya ekstremis adalah hal yang berbahaya bagi keberlangsungan sebuah negara. Isu ini bisa menjadi sangat sensitif bahkan rentan menimbulkan masalah baru yang tentu akan merepotkan dalam upaya pencegahan ekstremisme ini,” ungkapnya.

Dirinya mengatakan, dengan adanya keterlibatan pihak-pihak seperti contohnya influencer lalu media massa, hal tersebut cukup efektif, karena saat ini pun masyarakat juga tidak terlepas dengan teknologi, yaitu media sosial. Sehingga, dengan adanya pihak-pihak tersebut, edukasi pun dapat berjalan dengan baik, namun perlu juga diperhatikan juga seberapa paham pihak tersebut mengenai pengetahuan atau informasi mengenai ekstremisme itu sendiri.

Counter terbaik untuk menanggulangi sikap ekstremisme ini adalah membuka ruang diskusi yang luas. Kita harus menyadari, kebanyakan sifat ini ada karena pelaku tidak memiliki pembanding yang sesuai bagi pemikiran mereka yang sering hanya berkutat di lingkup komunal yang homogen. Diskusi penting dilakukan dengan masyarakat dari berbagai latar belakang. Entah itu di ruang akademik maupun media sosial,” jelasnya.

(Rasya Azzahra)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *