Wacana Pembentukan Kembali PAM Swakarsa di Mata Mahasiswa

Potret Litsyo Sigit Prabowo saat mengikuti uji kepatutan dan kelayakan dengan komisi II DPR, Rabu 20 Januari lalu. Sumber: kompas.com


Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (PAM Swakarsa) dewasa ini menjadi sorotan, sejak mengemukanya wacana pembentukan kembali PAM Swakarsa ketika uji kepatutan dan kelayakan Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo, di hadapan anggota komisi II DPR RI pada Rabu (20/1) lalu, sebagai wujud keamanan dan ketertiban masyarakat. Tentu diketahui bersama PAM Swakarsa yang kala itu dibentuk pada 1998 menghadirkan trauma sosiologis dan berujung hadirnya stigma negatif dari sebagian besar masyarakat saat itu. Lantas, bagaimana wacana pembentukan PAM Swakarsa di mata mahasiswa saat ini?

Ketua Dewan Mahasiswa (DEMA) UIN Jakarta Terpilih 2021, Tubagus Agnia Wiramulyana menuturkan, wacana dihidupkannya kembali PAM Swakarsa menjadi ambiguitas bagi mahasiswa, karena mahasiswa memiliki memori yang buruk tentang kejadian Mei 1998, Tragedi Cawang, dan Semanggi.

“Menurut pihak Polres Tangsel terkait PAM Swakarsa, dijelaskan representasinya bukan dalam bentuk kelompok masyarakat yang dibentuk polisi dan bisa menyerang masyarakat serta mahasiswa, tapi turun ke masyarakat seperti Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) yang mengamankan keadaan sekitar. Tentu jika benar begitu, hal ini akan berdampak positif,” kata Tubagus saat dihubungi melalui Whatsapp, Selasa (26/1).

Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora (FAH), jurusan Tarjamah, semester delapan tersebut melanjutkan, sebagai mahasiswa ingin mejadi mitra kritis pemerintah yang bisa menstabilkan kondisi dan isu nasional. Sehingga, ketika penerapan PAM Swakarsa kurang tepat, maka dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi kehidupan demokrasi, dan aksi serta suara mahasiwa akan dibungkam, serta memori 1998 kembali terjadi.

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Kesejahteraan sosial (Kessos), Khosyi Muttaqien Sugandi menekankan, jika memang PAM Swakarsa ini resmi dibentuk kembali, Polisi mesti mengemas dan menghadirkannya dengan irama positif, untuk mengikis stigma negatif serta trauma sosiologis yang terjadi  pada masa lampau.

“Yang saya baca soal urgensi dibentuknya PAM Swakarsa memang sebagai stabilitas bagi masyarakat dan belum masuk ke ranah mahasiswa, serta berbeda saat 1998, sebab lebih fokus kepada  pengamanan yang ada di masyarakat. Namun, perlu ada pihak yang menggaransikan atau menjamin PAM Swakarsa ini tidak melakukan tindakan serupa seperti pada 1998,” kata Khosyi.

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), jurusan Kessos, semester empat tersebut menilai, PAM Swakarsa ini sebagai bentuk pengamanan dari rakyat untuk rakyat, dan nantinya bisa jadi pasukan yang memiliki pemahaman untuk membentuk masyarakat dengan baik dalam demokrasi, serta hadir sebagai penengah bagi masyarakat saat konflik.

“Mungkin Polri bisa memberi pelatihan kepada PAM Swakarsa mengenai cara memberi keamanan yang tidak hanya menjurus kekuatan fisik, tapi polisi bisa menularkan apa yang disebut pengayoman, karena hal itulah yang tidak didapat pada PAM Swakarsa pada 1998. Saya harap, pemerintah dapat meninjau kembali tentang wacana ini,” tegas Khosyi.

(Falah Aliya)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *