Maraknya Pemotongan Dana Bansos oleh Pemerintah Wilayah Setempat

Warga yang menunjukkan bukti telah mendapatkan bansos. Sumber foto: metrotempo.co


Bantuan Sosial (Bansos) yang ditujukan kepada warga yang membutuhkan, tentu memerlukan dana yang besar. Namun sayangnya, dana tersebut kerap tidak sepenuhnya sampai ke tangan masyarakat, melainkan menjadi ajang korupsi. Tidak hanya menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara, pemotongan dana bansos bagi masyarakat ternyata kerap dilakukan oleh pemerintah wilayah setempat.

Wakil Ketua Departemen Kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Ilmu Hukum, Sandy Alawi mengungkapkan, bansos menjadi pertolongan penting bagi warga yang membutuhkan di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Namun, sangat disayangkan pendistribusian bansos kerap tidak tepat, bahkan dijadikan kesempatan aksi korupsi oleh oknum dari pemerintahan.

“Keserakahan dan kerakusan menjadi faktor utama korupsi oleh para pejabat pemerintah. Ditambah lagi, dengan kelonggaran dan lemahnya pengawasan internal akan penggunaan anggaran, sehingga perlu pengetatan dalam segi pengawasan dan transparansi dalam penyalurannya,” ungkapnya.

Sekretaris Departemen Kemahasiswaan HMPS Ilmu Hukum tahun 2020-2021, Hafsah Aryandini menyampaikan, Kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum pemerintahan pada dana bansos, bukan menjadi masalah pada substansi hukumnya, melainkan kualitas diri oknum pemerintah tersebut yang masih rendah.

“Masih mementingkan kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok tententu di masa sulit negara akibat pandemi, tidak hanya melawan hukum, tapi juga mencermikan sifat ketidak pedulian terhadap lingkungan dan masyarakat yang sedang kesusahan. Saya harap, pemerintah maupun masyarakat dapat bersama-sama berkontribusi meninggalkan budaya korupsi, dan berjalan seirama menciptakan keadilan dan kesejahteraan.” ujar Hafsah.

(Vania Febriana Friskandiar)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *