Polemik Ujian Nasional di Indonesia – RDK FM UIN JAKARTA

Polemik Ujian Nasional di Indonesia

Mendikbud Nadim Makarim soal penghapusan Ujian Nasional. Sumber: indopolitika.com


Rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem  Makarim meninjau kembali Ujian Nasional (UN) mendapat dukungan dari pegiat pendidikan di Indonesia. Mereka menganggap bahwa alat ukur untuk menilai kualitas pendidikan tidak hanya melalui UN.

Menurut pendapat dari Pakar pendidikan dari Center of Education Regulation and Development Analysis, Indra Charismiadji, bahwa hingga saat ini, ujian nasional gagal menjadi tolak ukur untuk melihat kualitas murid.

“Ujian nasional itu seperti timbangan yang rusak karena tidak mengukur kualitas anak,” kata Indra seperti dimuat Koran Tempo, Rabu, 27 November 2019.

Persoalan UN, kata dia, sebenarnya sudah lama menuai polemik. UN di sekolah dasar dan menengah berkali-kali berganti format dan nama dalam tujuh dekade terakhir. Saat Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 2015, misalnya, Kementerian Pendidikan membuat kebijakan bahwa ujian nasional bukan lagi satu-satunya penentu kelulusan murid. Selain berdasarkan hasil ujian nasional, sekolah melalui rapat dewan guru berwenang menentukan kelulusan siswa.

Kemudian setahun berikutnya, Menteri Pendidikan, Muhadjir Effendy berikhtiar mengembalikan posisi ujian nasional sebagai penentu kelulusan siswa. Keinginan Muhadjir ini pun menuai penolakan dari berbagai kalangan. Hingga Nadiem Makarim menggantikan posisinya pada Oktober lalu, Muhadjir tak berhasil mengubah format ujian nasional tersebut.

Dua pekan setelah menjabat Menteri Pendidikan, Nadiem berencana mengevaluasi ujian nasional. Rencana ini sebagai jawaban atas arahan Presiden Joko Widodo, yang meminta Nadiem merombak kurikulum pendidikan saat ini. “Fungsi dan penyelenggaraan ujian nasional dan zonasi sedang kami kaji,” kata Nadiem.

Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia, Satriwan Salim, mengatakan ujian nasional tidak menjadi standar kelulusan yang adil bagi semua murid. Sebab, kata dia, siswa yang berada di daerah pelosok tidak memiliki fasilitas belajar-mengajar yang memadai, selayaknya sarana pendidikan di perkotaan.

Satriwan mengatakan lembaganya mendukung Kementerian Pendidikan untuk menghapus ujian nasional. Namun, kata dia, sekolah tetap wajib mengevaluasi proses belajar-mengajar pada pertengahan atau akhir tahun ajaran. “Apa pun namanya, evaluasi harus tetap ada untuk pemetaan kualitas proses belajar,” ucapnya.

Berbeda dengan Satriwan, anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah, Itje Chodidjah, menolak penghapusan ujian nasional. Ia mengatakan ujian nasional harus tetap ada, tapi tidak menjadi satu-satunya alat ukur untuk mengetahui ketercapaian tujuan kurikulum.

Di samping itu, menurut salah salah salah satu mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Doni Renadi mengungkapkan, jika UN tidak bisa menjadi tolak ukur satu-satunya bagi para murid.

“ masih banyak aspek lain yang perlu dipertimbangkan juga. Mengenai rencana penghapusan, mungkin butuh pengkajian yang lebih matang lagi sebelum memutuskan” Ujarnya.

(Ridha Ilahi Nur.S)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

enterslots kdslots777 vegasgg autospin88 jempol88 playbet88 luxury333 fit188 bigdewa megahoki88 warung168 gas138 nusa365 gebyar123 kencana88 max77 garuda999 koinvegas mantul138 autowin88 emas168 pusatwin ajaib88 monsterbola bonus138 kencana88 koko138 bet88 dragon77 dunia777 bigdewa jakartacash 7winbet emas138