Polemik Omnibus Law Kini Menjadi Persoalan

Pak Mustolih tengah memparkan materi.


Semenjak dicanangkannya kebijakan baru terkait perundang-undangan omnibus law yang dibacakan pada pelantikan presiden oleh Jokowi. Hal tersebut kini menjadi polemik di kalangan masyarakat, serta mahasiswa lantaran dianggap merugikan masyarakat menengah bawah dan hanya menguntungkan pengusaha atau masyarakat atas.

Maka, dalam rangka diskusi mahasiswa dengan pemerintah, Dewan Mahasiswa (Dema) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) menggelar Diskusi Publik dengan tema “Polemik Omnibus Law: RUU Hak Cipta Lapangan Kerja untuk Apa dan Siapa?”, bertempat di Aula Student Center UIN Jakarta, pada Rabu (11/03).

Wakil Ketua Komisi sembilan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) bidang Ketenagakerjaan, Emanuel Melkiades Laka Lena menuturkan, banyak masyarakat yang keliru dengan isi dari Undang-Undang (UU) omnibus law Cipta Kerja.

“Komisi DPR dan para ahli telah membuat setiap kebijakan melalui riset dan dampak ke depannya supaya tidak merugikan sebagian pihak. Pada dasarnya, perincian yang dibahas pada UU Cipta Kerja yaitu tentang investasi sekitar 80 persen, dan ketenagakerjaan hanya tiga persen,” jelasnya.

Dirinya menambahkan, dalam hal tersebut pihak DPR RI telah menilai UU Cipta Kerja diperuntukkan kepada investor dan pengusaha, namun banyak masyarakat yang menganggap UU tersebut merugikan buruh dan pekerja Indonesia.

“Sebagai civitas akademika harus terbuka terkait permasalahan yang terjadi dan paham apa yang dibahas sebelum melakukan aksi dan penolakan. Forum diskusi merupakan hal yang tepat agar mereka dapat berliterasi dengan isi dari UU Cipta Kerja tersebut,” pungkasnya.

Ketua Dema FITK, Thoriq Majid menuturkan, isu omnibus law memang menjadi polemik di masyarakat dan mahasiswa, maka pihak Dema FITK mengundang petinggi daerah dan lembaga advokat dengan tujuan sebagai pemahaman kepada mahasiswa.

“Diskusi tersebut menjadi ruang terbuka antara mahasiswa dan pemerintah. Semoga mahasiswa lebih terbuka dan paham dengan isu omnibus law yang terjadi, dan jangan hanya ikut aksi tanpa tahu dasarnya,” pesannya.

(Rizka Amelia)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *