Dema UIN Jakarta Keluarkan Surat Edaran

Logo Dema UIN Jakarta. Sumber foto: akun twitter @Dema_UINJakarta


Sejak merebaknya wabah pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), maka civitas academica UIN Jakarta menerapkan Perkuliahan Jarak Jauh (PJJ). Namun, penerapan yang telah berjalan selama dua minggu tersebut terdapat banyak keluhan dari mahasiswa. Hal tersebut membuat Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) UIN Jakarta mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada Rektor UIN Jakarta, melalui akun instagram @demauinjkt.official pada Jumat (27/03) kemarin.

Surat tersebut berisi beberapa tuntutan serta aspirasi mahasiswa yang berkaitan selama PJJ. Poin terpenting dalam surat edaran tersebut yaitu tuntutan mengenai evaluasi perkuliahan Dalam Jaringan (Daring) yang harus mempertimbangkan aspek psikologis dan ekonomi pada mahasiswa maupun tenaga pendidik.

Wakil Dekan (Wadek) bidang kemahasiswaan FDIKOM, Drs. Cecep Castrawijaya, M.A., menuturkan, surat tersebut merupakan respon terhadap wabah Covid-19 yang dirasakan oleh seluruh universitas di Indonesia. Akibatnya, seluruh perkuliahan dilakukan Daring sebagai upaya antisipasi pandemi Covid-19.

“Terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu perangkat server belum maksimal dan dosen yang belum menguasai perihal PJJ, serta jaringan internet yang terkadang tidak lancar dan tidak efektif,” ungkapnya.

Dirinya mengatakan, perlu diadakannya evaluasi terkait kendala yang dihadapi agar terjadi efektivitas dari perkuliahan Daring. Ke depannya pihak Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (Pustipanda) akan bermitra dengan perusahaan operator Telekomunikasi Seluler (Telkomsel).

“Terkait Uang Kuliah Tunggal (UKT) tidak terdapat penurunan lantaran kebijakan penetapan UKT tersebut merupakan kebijakan negara, bukan pihak fakultas maupun universitas. Meskipun semua mengalami ketidakefektifan dalam proses pembelajaran, maka tetap lakukanlah dibanding tidak sama sekali,” tutupnya.

Ketua umum Dema UIN Jakarta, Sultan Rivandi mengatakan, perubahan perkuliahan tatap muka menjadi perkuliahan Daring seharusnya disesuaikan dengan standar nilai, metode pemahaman dan besaran UKT yang berubah pula. Secara etis, hal tersebut seharusnya dapat dipertimbangkan oleh pihak rektorat dan pejabat kampus terkait.

“Namun, yang perlu digaris bawahi harus terdapat hak yang dikembalikan pada mahasiswa dan sistem perubahan yang proporsional, sehingga tidak terdapat tugas yang menumpuk dengan minimnya kualitas pemahaman dalam proses pembelajaran,” tegasnya.

Dirinya menambahkan, terkait pihak Pustipanda yang bermitra dengan perusahaan operator Telkomsel tersebut tidak bermanfaat. Pasalnya, hal tersebut hanya menggratiskan satu kartu prabayar dan digunakan hanya untuk membuka Academic Information System (AIS).

“Maka, solusi dari permasalahan tersebut tentu harus tepat sasaran. Semoga pihak kampus serta Kementrian Agama (Kemenag) dapat membuat kebijakan yang komprehensif dan terukur, serta tidak melupakan aspek penting, yaitu keadilan dalam pendidikan,” harapnya.

(Sani Mulyaningsih)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *