Polemik Pilkada dan Penyelesaian Sengketa di Tengah Pandemi – RDK FM UIN JAKARTA

Polemik Pilkada dan Penyelesaian Sengketa di Tengah Pandemi

Praktisi Hukum, Andi Syafrani S.HI., MCCL saat menyampaikan kalimat penutup di penghujung webinar.


Tonggak pesta demokrasi yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tetap diselenggarakan, meskipun di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Namun, hal tersebut justru mengundang kekhawatiran lahirnya klaster baru, mengingat tahapan pilkada tidak mengindahkan protokol kesehatan. Praktisi hukum pun tak kenal diam memandang hal tersebut, maka Panji Institute kolaborasi dengan Law Connection mengadakan webinar bertajuk “Pilkada dan Penyelesaian Sengketa di Masa Pandemi” via Zoom Meeting dan Live Streaming di kanal Youtube Law Connection Official, pada Senin (12/10).

Praktisi Hukum, Andi Syafrani S.HI., MCCL menuturkan, dasar hukum utama pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi yaitu Perpu No. 2 tahun 2020. Sementara, sistem pelaksanaan pemilu secara umum mekanismenya diatur penuh oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

“Misalnya, dalam PKPU No.13/2020 tentang pelaksanaan pemilihan dalam kondisi bencana non alam, mengatur pelarangan jenis kampanye yang melibatkan banyak orang, dan penetapan sanksi pada pelanggarnya. Kemudian, PKPU No.10/2020 dan Perbawaslu No.4/2020 tentang pengawasan, penanganan, penyelenggaraan, dan penyelesaian sengketa pemilihan kada dalam kondisi bencana non alam,” lanjutnya.

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), pengampu mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum tersebut menegaskan, sejak kampanye dimulai pada 26 September dan dari catatan Bawaslu, terhitung 805 dugaan pelanggaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di pilkada 2020, serta jumlah sengketa mencapai 220 yang bersifat laporan dan temuan.

“Faktanya, dalam proses penyelesaian sengketa oleh Bawaslu terutama di tingkat kabupaten, masih dilakukan secara luring dengan minim sumber daya manusia dan protokol kesehatan. Hal tersebut menjadi persoalan utama, terlebih mereka diberi kewenangan untuk menjadi hakim,” sebutnya dalam kesempatan Webinar tersebut.

Direktur Eksekutif Panji Institute, Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan menilai, dalam pesta demokrasi, kampanye penting untuk mengetahui visi misi calon kepala daerah (Cakada). Pemerintah pun hadir dalam perspektif hukum memberikan peraturan untuk mengatur penerapan protokol kesehatan dalam kampanye. Sayangnya, implementasi dari aturan tersebut belum sesuai.

“Ada beberapa hal yang membuat cakada tidak mengindahkan protokol kesehatan dalam kampanye. Pertama, kurangnya sosialisasi dari pihak KPU ataupun Bawaslu terkait upaya protokol kesehatan dalam kampanye. Kedua, adanya tindakan tidak peduli dari cakada. Ketiga, tidak mawasnya masyarakat akan hal ini,” ucap peneliti Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (Poskolegnas) UIN Jakarta.

Mahasiswa FSH, jurusan Ilmu Hukum, semester sembilan tersebut menyampaikan, beberapa ahli menilai diskualifikasi cakada yang melanggar protokol kesehatan menjadi solusi penegasan. Namun, hal tersebut harus perlu dikaji kembali dalam perspektif hokum, setidaknya, ada tiga tataran, yaitu filosofi yang memantau tujuan awal, alasan, asas, dan buah efek jera hukum itu sendiri. Sosiologis, yaitu dalam praktiknya di masyarakat. Yuridis, menakar aturan yang menunjangnya.

(Falah Aliya)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

enterslots kdslots777 vegasgg autospin88 jempol88 playbet88 luxury333 fit188 bigdewa megahoki88 warung168 gas138 nusa365 gebyar123 kencana88 max77 garuda999 koinvegas mantul138 autowin88 emas168 pusatwin ajaib88 monsterbola bonus138 kencana88 koko138 bet88 dragon77 dunia777 bigdewa jakartacash 7winbet emas138