Diplomasi Indonesia Untuk Kemerdekaan Palestina

Direktur Timur Tengah Kemenlu RI, Bagus Hendraning Kobarsyih saat mengisi diskusi.


Konflik antara Palestina dan Israel yang kembali memanas, membuat warga dunia geram dengan tindakan Zionis Israel. Rumah Produksi Indonesia bekerja sama dengan berbagai lembaga, menyelenggarakan seminar internasional yang bertajuk “Diplomasi Indonesia Dalam Konflik Palestina-Israel”. Diskusi yang ditujukan untuk mengetahui perspektif Indonesia terhadap konflik Palestina  tersebut, disiarkan pada Selasa,(18/5).

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Bidang Hubungan Luar Negeri, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, ketidakadilan global membuat situasi di Palestina semakin memburuk. Hal tersebut terjadi karena kekuatan Israel didukung oleh Amerika. Posisi negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI), juga belum menunjukkan tanda-tanda berkonsolidasi dalam mengambil keputusan yang konkret, sehingga situasinya cukup meresahkan.

“Tidak semua menteri luar negeri bersikap sama seperti yang diharapkan, karena ada beberapa negara yang sudah menormalisasikan hubungan diplomatik dengan Israel. Langkah yang perlu dilakukan untuk menghadapi tantangan dalam menyelesaikan konflik, yaitu melalui diplomatik. Pemerintah Indonesia harus proaktif dalam melakukan pembicaraan di tingkat internasional,” jelasnya

Dirinya menambahkan, kekuatan civil society harus lebih terkonsolidasi. Perlu adanya gerakan bersama dalam memberikan pandangan, solusi, dan semangat kepada berbagai pihak, agar tercipta keinginan yang kuat membawa Israel ke pengadilan internasional untuk diberikan sanksi.

Direktur Timur Tengah, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia  (Kemenlu RI), Bagus Hendraning Kobarsyih mengatakan, Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya dalam menyelesaikan konflik Palestina, diantaranya melakukan komunikasi dengan sejumlah pemimpin negara, mengeluarkan joint statement dengan Malaysia dan Brunei Darussalam, dan seruan untuk segera menghentikan kekerasan serta mengutuk keras berbagai aksi Zionis Israel.

“Menlu RI  mengusulkan, langkah yang harus dilakukan OKI ialah dengan memastikan adanya persatuan di antara negara anggota OKI, serta persatuan pemangku kepentingan di Palestina. OKI harus mengupayakan terciptanya gencatan senjata, dan fokus membantu kemerdekaan Palestina. Hal tersebut termasuk ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,” ujarnya.

(Delima Luzen Ahmad)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *