Jelang Ramadhan, Wagub DKI Belum Rencanakan Penyekatan Arus Mudik

Ilustrasi penyekatan arus mudik. Sumber foto: Kumparan.com


Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta belum berencana untuk membatasi pergerakan masyarakat keluar kota jelang lebaran 2022 karena pemerintah pusat telah mengizinkan warga untuk mudik ke kampung halaman. Diketahui pada dua tahun terakhir pemerintah sempat membatasi pergerakan masyarakat jelang lebaran. Salah satunya dengan menerapkan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) sebagai syarat berpergian keluar wilayah Jabodetabek. Kebijakan tersebut merupakan language untuk mencegah lonjakan Covid-19.

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), jurusan Jurnalistik, semester dua, Bagas Satria Abdul Gani mengatakan, sebaiknya tidak perlu dilakukan penyekatan untuk arus mudik mengingat banyak masyarakat perantau yang selama dua tahun mungkin belum bisa bertemu keluarganya di kampung halaman.

“Akan tetapi setiap angkutan umum atau angkutan lebaran harus dipantau agar para pemudik tetap menaati protokol kesehatan. Jika diberlakukan penyekatan kembali oleh Pemprov DKI yang mengharuskan keluar kota menggunakan SIKM saya tidak setuju karena Covid-19 di Indonesia, terutama di Pulau jawa sudah tidak separah dulu,” ujarnya.

Dirinya menambahkan, penyekatan tidak akan efektif karena banyak masyarakat yang nekat berangkat ke kampung halamannya. Akibatnya, volume kendaraan yang akan keluar Jakarta semakin menumpuk. Akan lebih baik jika penyekatan diganti dengan himbauan kepada masyarakat untuk segera melakukan vaksin booster.

Anggota Brigadir Mobil (Brimob), Hendri Gautama mengatakan, seharusnya pemerintah lebih cepat melakukan penyekatan guna mengurangi arus mudik. Meski pandemi telah berubah menjadi endemi, antisipasi adalah hal terbaik untuk mencegah mewabahnya kembali virus Covid-19.

“Jika tidak dilakukan dengan cepat, akan banyak arus mudik baik dari desa ke kota atau sebaliknya yang tidak menutup kemungkinan bahwa pandemi akan terjadi lagi. Penyekatan tentu sangat efektif untuk arus mudik dan kendaraan yang ingin melakukan mobilisasi dari kota ke desa ataupun sebaliknya akan tersaring kembali,” jelasnya.

Dirinya berharap, Pemprov DKI Jakarta segera melakukan penyekatan karena di Ibu Kota sendiri banyak sekali arus mobilisasi dan tentunya banyak pekerjaan dari mereka bertemu dengan masyarakat luar yang dapat memungkinkan tersebarnya virus jenis terbaru.

(Fadhlan Robbani)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *