14 Pasal Draf RKUPH Dinilai Ancam Kebebasan Pers

Ilustrasi 14 pasal yang tersorot dalam RKUHP. Sumber foto: Pikiranrakyat.com


Draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dibahas pada Sabtu (25/05) lalu oleh Komisi III DPR RI dinilai dapat mengancam kebebasan pers yang ada di Indonesia. Terdapat 14 pasal yang disoroti dari RKUHP tersebut.

Melansir dari Sindonews.com, Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Sasmito Madrim menyampaikan, dari keempat belas pasal tersebut membuat pekerjaan seorang jurnalis menjadi berisiko tinggi sebab terlihat dengan mudah untuk dipidanakan.

“Tidak hanya terkesan mengarah pada ancaman kemerdekaan pers tetapi dinilai pula terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia. RKUHP yang termasuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas 2022 tersebut tidak transparan karena tidak adanya draf RKUHP terbaru kepada publik,” jelasnya.

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, (FDIKOM), jurusan Jurnalistik, semester empat, Fathia Rachmawati mengatakan, hal tersebut memang benar jika dinilai mengancam kebebasan pers dan dapat mengekang terutama pada pasal penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden.

“Sebagai masyarakat sebaiknya kita bersikap adil, proporsional, dan dapat bersikap kritis terhadap kritikan-kritikan yang ditujukan kepada pemerintah dan juga sebaliknya, insan media harus bisa bersikap dewasa,” jelasnya.

(Al Ghifari)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *