Perizinan Lembaga ACT Terancam Dicabut Atas Dugaan Penyelewengan Dana

Ilustrasi kegiatan ACT. Sumber foto: Suarajabar.id


Lembaga amal Aksi Cepat Tanggap (ACT) terancam dibekukan atau dicabut mengenai perizinan lembaga oleh Kementerian Sosial (Kemensos) apabila benar-benar terbukti melakukan tindakan penyimpangan. Hal tersebut sesuai pasal 19B yang disampaikan melalui keterangan tertulis pada Selasa (05/07).

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), jurusan Hukum Tata Negara, semester empat, Zeydan mengatakan, sangat disayangkan jika nantinya lembaga ACT terbukti melakukan pelanggaran karena ACT merupakan lembaga kemanusiaan yang telah dipercaya lama oleh masyarakat hingga kini.

“Prosedur hukum yang ada perlu ditegakkan. Pasal yang diberikanpun sudah tepat karena persoalan yang ada pada penyimpangan ACT berupa pengambilan untuk operasional lembaga sebesar 13,5% sehingga mengacu pada pasal yang telah diatur pada Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 1980,” jelasnya.

Dirinya menambahkan, pemerintah dan lembaga ACT merupakan dua hal yang memiliki kepercayaan besar di masyarakat. Maka dari itu diharapkan pemerintah bersikap tegas dalam menindak dan ACT dapat bertanggung jawab jika terbukti melanggar.

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), jurusan Jurnalistik, semester empat, Mochamad Fathurrahman mengatakan, seharusnya pelanggaran tersebut tidak terjadi mengingat lembaga ACT merupakan lembaga amal yang tentu memiliki banyak kontribusi kepada korban-korban bencana dan juga dalam hal menggalang donasi.

“Namun dari isu yang beredar tidak dapat dipungkiri dan sangat disayangkan ACT melakukan penyelewengan dana yang sangat merugikan khususnya bagi para korban bencana yang seharusnya menerima hak tersebut. Diharapkan pemerintah lebih tegas dan lebih meningkatkan pengawasan terhadap lembaga-lembaga amal agar kejadian tidak berulang terus menerus,” tuturnya.

(Al Ghifari)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *