[metaslider id="353"]

Revisi UU PPP Terkait Omnibus Law Resmi Disahkan DPR RI

Suasana sidang paripurna pengesahan RUU PPP, Selasa (24/05). Sumber foto: Republika.co.id Pengesahan Revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) disahkan oleh DPR RI dalam sidang paripurna pada Selasa (24/05). RUU PPP tersebut akan menjadi landasan hukum untuk memperbaiki UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang menyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah…
Read more

Ranita Himbau Pemerintah Kaji Ulang Persoalan Omnibus Law

Ranita gelar aksi demonstrasi di depan gedung FITK. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) KMPLHK Ranita menggelar aksi demonstrasi dalam rangka penolakan kebijakan omnibus law, bertempat di depan gedung Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), pada Senin (09/03). Aksi demonstrasi tersebut bertujuan untuk menekan pemerintah agar menolak dan menghapus kebijakan tersebut. Ketua Umum KMPLHK Ranita, Firman Ahmad…
Read more